sosiologi politik tentang latar belakang munculnya partai politik

Latar Belakang Munculnya Partai Politik

Definisi minimal partai politik adalah organisasi sosial yang berupaya mempengaruhi pemilihan personal untuk duduk dalam pemerintahan dengan menempatkan orang-orangnya dalam badan yang menentukan pemilihan tersebut; dan kebijakan yang dikeluarkan. Dalam kenyataannya definisi berkembang lebih beragam, sehingga dapat disimpulkan bahwa partai politik selalu berkaitan dengan upaya untuk memperoleh kedudukan dalam sistem kekuasaan agar dapat mempengaruhi terciptanya kebijakan umum.

Secara sederhana partai politik memiliki fungsi: (1)representasi, konversi, dan agregasi; (2) integrasi (sosialisasi, partisipasi, dan mobilisasi) ; (3) persuasi, represi, rekrutmen, dan pemilihan pimpinan; serta (4) pertimbangan dan perumusan kebijakan dan kontrol pemerintah.

Sistem Partai Politik

Praktik sistem kepartaian sering berbeda antara satu dengan lain negara. Perbedaan ini dapat dilihat dari jumlah partai dan dominan partai yang ada. Dengan dasar ini dapat dibuat penggolongan, yaitu sistem partai tunggal, dwipartai atau multipartai. Cara lain dapat juga digunakan dengan melihat sifat kepartaiannya, apakah integratif atau kompetitif. Dengan menggunakan kerangka ini pula, sistem kepartaian di Indonesia dapat dilihat dari dua masa, yaitu masa Orde Lama yang lebih dominan menggunakan sistem multipartai dengan beberapa kali perubahan antara sistem pemerintahan presidentil dan parlementer, sedang pada masa Orde Baru yang menggunakan sistem “partai terbatas”, kalau tidak dapat disebut sebagai sistem “partai tunggal”, dengan sistem pemerintahan presidentil.

BUDAYA POLITIK

Pengertian Budaya Politik

Pembahasan tentang kebudayaan politik sering kali dibingungkan dengan persoalan definisi konsep, penentuan indikator serta parameternya. Di satu pihak, pendekatan Antropologi telah memberikan “payung” tentang pengertian kebudayaan, namun untuk operasionalisasinya sebaiknya digunakan definisi yang digunakan oleh Almond dan Verba yang lebih empirik. Kerangka mereka akan lebih mudah digunakan untuk studi-studi kuantitatif.

Selanjutnya, bagaimana kebudayaan politik suatu masyarakat dapat dipahami, tekanan Almond dan Verba pada orientasi harus difokuskan pada aspek-aspek politik yang secara obyektif dapat diteliti dalam masyarakat. Model analisa Almond dan Verba ini telah memberikan kerangka berikut operasionalisasi konsepnya untuk penelitian lebih lanjut. Konsep orientasi dan sikap yang dioperasionalisasikan menjadi pemahaman, perasaan dan penilaian cukup tajam untuk diterapkan bagi penelitian lebih jauh. Terpenting dalam model kebudayaan politik mereka adalah klasifikasi tentang budaya politik parokial, subyek dan partisipan. Walaupun klasifikasi ini berwarna “Barat” dalam melihat hubungan negara dan masyarakat, namun secara konseptual model ini dapat digunakan untuk analisis masyarakat Timur.

Budaya Politik di Indonesia

Studi tentang kebudayaan politik di Indonesia dengan menggunakan model ini kiranya belum dilakukan. Namun dari beberapa literatur yang membahas kebudayaan politik, dapat disimpulkan secara umum bahwa kebudayaan politik di Indonesia cenderung bertipe parokial. Pada tingkat nasional, dengan pengaruh kuat budaya Jawa, baik secara konstitusional (Pancasila) maupun dalam praktik (perilaku elit), corak kebudayaan politik parokial sangat dominan. Dilihat dari struktur kenegaraan dan kebudayaan Timur umumnya, tipe kebudayaan politik parokial seperti ini dimungkinkan bertahan. Walaupun tekanan bagi demokrasi dan partisipasi warga yang semakin meningkat akhir-akhir ini untuk mewujudkan pola kebudayaan partisipan, baik domestik maupun internasional, pada tingkat elit dan konstitusional kebudayaan politik parokial akan tetap mewarnai sistem politik di Indonesia.

DEMOKRASI

Pengertian dan Definisi

Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem politik yang didasari oleh aturan yang dikuasakan kepada suatu pengaturan yaitu pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan kepada kehendak sebagian besar anggota masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Demokrasi didasarkan pada aturan mayoritas tetapi dengan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Hak-hak yang melekat dalam sistem demokrasi adalah persamaan di depan hukum, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan perlindungan terhadap perlakuan dan penahanan yang sewenang-wenang.

Demokrasi berpedoman pada prinsip “rule by the people” yang prinsipnya adalah demokrasi perwakilan merupakan kontrol rakyat terhadap penetapan kebijakan, persamaan kedudukan dalam praktik politik, kebebasan politik, dan prinsip demokrasi mayoritas. Bentuk-bentuk demokrasi antara lain adalah demokrasi radikal, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, dan demokrasi majemuk.

Kondisi-kondisi yang Mempengaruhi Pertumbuhan Demokrasi

Catatan penting yang perlu diingat dalam pembahasan tentang demokrasi adalah pengakuan dan penegasan tentang hak-hak warga negara dalam pengelolaan negara. Dari definisinya, prinsip dasar dari demorasi adalah puncak kekuasaan terletak pada kehendak rakyat. Namun dalam prakteknya bagaimana kehendak rakyat ini direpresentasikan, banyak mekanisme dapat digunakan. Variasi dalam mengelola “kehendak rakyat” ini melahirkan bentuk-bentuk demokrasi, seperti yang dipaparkan dalam tabel di atas. Bentuk-bentuk demokrasi ini merupakan bentuk ideal, yang dalam paktiknya masih terdapat beberapa pengecualian, seperti di Indonesia dengan “Demokrasi Pancasila”nya.

Namun bagaimanapun juga, suatu bentuk ideal harus dapat didefinisikan agar dapat dioperasionalisasikan ke dalam kehidupan nyata. Beberapa indikator dan prasyarat praktik demokrasi, seperti yang dikemukakan Beetham, adalah mutlak diperlukan guna membantu kita membuat analisis yang lebih tajam. Prasyarat ini merupakan perwujudan dari keharusan menghormati hak-hak warga negara, atau hak-hak asasi politik secara umum, dan dapat menjadi petunjuk bagaimana demokrasi dilanggar di beberapa negara. Tentunya, penerapan demokrasi juga harus dilihat sebagai suatu proses, dan karenanya ada kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan demokrasi. Pertumbuhan ekonomi, komitmen elit politik, dan dikembangkannya institusi (kelembagaan) politik merupakan kondisi yang seharusnya ada walaupun belum menjamin pertumbuhan demokrasi itu sendiri.

GERAKAN SOSIAL

Pengertian dan Definisi

Dari definisinya, hal pokok yang perlu diingat adalah bahwa gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang teroraganisasi untuk suatu tujuan yang berkaitan dengan perubahan sosial. Namun harus diingat juga bahwa terdapat tipe-tipe gerakan sosial yang justru ingin mempertahankan keadaan yang sedang berjalan, seperti gerakan konservatif. Analisis Sosiologi klasik tentang gerakan sosial memang banyak merujuk pada perspektif Marx tentang pertentangan kelas dan revolusi yang digerakan oleh kaum buruh. Namun, Smelser justru melihat perilaku kolektif yang kadang tidak memiliki latar belakang perjuangan politik yang jelas merupakan potensi yang besar menjadi suatu gerakan yang terorganisasi. Catatan pentingnya adalah, gerakan-gerakan sosial modern menunjukkan kompleksitas yang lebih luas dan beragam bentuknya dibanding gerakan-gerakan sosial klasik, dan karenanya gerakan sosial modern dapat muncul dalam rupa dan fokus perjuangan yang berbeda-beda serta dengan cara yang berbeda pula tanpa dengan cara radikal dan kekerasan.

Perspektif Sosiologi tentang Gerakan Sosial

Secara teoritik, munculnya suatu gerakan sosial harus dilihat sebagai suatu rentang proses, berkembang melalui tahap-tahap yang dapat diamati, seperti dimulai dari adanya ketidakpuasan sosial, yang kemudian berkembang menjadi protes-protes dan seterusnya menjadi suatu gerakan yang terorganisasi, dan dapat terjadi jika perjuangan telah tercapai akan dengan sendirinya menghilang. Hal lain adalah, perlu dibedakan antara gerakan sosial dengan kecenderungan (trend) sosial. Perubahan sosial dapat menimbulkan trend sosial, namun belum tentu berakhir dengan munculnya gerakan sosial. Perubahan sosal dapat langsung menghasilkan gerakan sosial jika perubahan tersebut tidak dapat diakomodasi oleh masyarakat melalui transformasi atau adaptasi yang timbal-balik (masyarakat dan perubahan sosial saling menyesuaikan).

KEMAJEMUKAN DAN INTEGRASI SOSIAL

Kerangka Analitik

Untuk menganalisis suatu masyarakat majemuk kiranya menuntut suatu kerangka yang demikian kompleks. Pendekatan institusional yang lebih menekankan institusi sosial dipandang masih belum memadai mengungkap dinamika dan kompleksitas kemajemukan. Pendekatan dimensional dari Berghe terlihat lebih komprehensif dan operasional untuk digunakan sebagai kerangka penelitian. Bagaimana pun juga kedua pendekatan ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap analisis-analisis kemajemukan dan integrasi sosial pada dekade selanjutnya, dan hingga sekarang masih menjadi acuan penting.

Integrasi Sosial dalam Masyarakat Majemuk

Integrasi sosial tidak hanya sebuah ungkapan normatif, melainkan juga telah lama menjadi persoalan akademik. Secara sosiologis, terdapat dua pendekatan utama melihat hal ini: konsensus yang lebih menekankan pada dimensi budaya, dan konflik yang lebih menekankan dimensi struktural. Bagaimana kedua pendekatan ini menjelaskan tercapainya integrasi sosial tentunya saling berbeda. Menurut pendekatan konsensus integrasi dapat dan semestinya dicapai melalui suatu kesepakatan; sedangkan menurut pendekatan konflik, integrasi hanya dapat dicapai melalui suatu dominasi satu kelompok atas lainnya. Kedua pendekatan ini telah menunjukkan sumbangannya yang besar terhadap analisis-analisis integrasi sosial hingga sekarang.